Dana Rp7,5 Miliar di Luar APBD, DPRD Lampung Warning Kepala Dinas KPTPH

- Jurnalis

Kamis, 4 September 2025 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INFO SIGER – Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Provinsi Lampung mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH). Dalam rapat paripurna, Selasa (17/6), DPRD menyoroti pengelolaan dana sewa dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai total Rp7,5 miliar yang tidak tercatat dalam APBD 2024.

Juru Bicara Pansus, Budhi Condrowati, menyampaikan bahwa terdapat pendapatan sewa alsintan sebesar Rp4,4 miliar yang tidak masuk ke kas daerah, melainkan hanya disimpan di rekening internal brigade alsintan. Ironisnya, biaya pemeliharaan sebesar Rp3,1 miliar juga dikeluarkan tanpa dasar penganggaran resmi dalam APBD.

“Ini tidak akuntabel dan melanggar prinsip tata kelola keuangan daerah. Uang sewa tidak masuk ke kas daerah, tapi ke rekening khusus. Ini rawan,” tegas Condrowati.

Tak hanya itu, pemungutan retribusi alsintan juga tidak sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2024, sehingga berpotensi menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp280,5 juta.

Temuan lainnya, BPK mengungkap adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS di lingkungan dinas tersebut senilai Rp4,56 juta yang wajib dikembalikan.

Atas temuan ini, Pansus mendesak Gubernur Lampung segera mengintegrasikan pendapatan sewa alsintan ke dalam sistem APBD dan melakukan penertiban rekening penampung yang berada di luar sistem keuangan resmi daerah.

“Harus ada audit menyeluruh terhadap rekening brigade alsintan, dan optimalisasi pemungutan retribusi sesuai dengan regulasi,” ujar Condrowati.

Ia juga melontarkan peringatan keras kepada Kepala Dinas KPTPH, Bany Ispriyanto. Jika penyimpangan serupa terus terjadi, sanksi pidana bisa dikenakan.

“Menyimpan pendapatan negara di luar kas resmi adalah pelanggaran serius dan bisa masuk ranah pidana. Ini warning keras,” tutupnya.

Berita Terkait

SEMARAK HLN KE-81 DAN SEMANGAT SUMPAH PEMUDA, INOVATOR UP SEBALANG HADIRKAN GAGASAN KREATIF TINGKATKAN KEANDALAN DAN EFISIENSI PEMBANGKIT
Derma Nusantara, PLN Nusantara Power UP Sebalang Salurkan 832 Paket Sembako untuk Warga Ring-1
PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Semangat Persatuan melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026
Beda Budaya, Satu Tujuan: PLN Nusantara Power Bangun Kepercayaan Dengan Mitra Global
PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat melalui Simulasi Kebakaran dan Pemakaian Fire Hydrant
Kolaborasi Lintas Sektor, PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Gerakan Road to 100,000 Mangroves
Respons Cepat Tangani Kebakaran di Jalinsum Tarahan, Tim Fire Fighting PLN Nusantara Power UP Sebalang Berjibaku Selama 5 Jam
PLN Nusantara Power UP Sebalang Pastikan Kesiapan Kegawatdaruratan melalui Assessment KSOP Pelabuhan Kelas I Panjang

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:45 WIB

SEMARAK HLN KE-81 DAN SEMANGAT SUMPAH PEMUDA, INOVATOR UP SEBALANG HADIRKAN GAGASAN KREATIF TINGKATKAN KEANDALAN DAN EFISIENSI PEMBANGKIT

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:31 WIB

PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Semangat Persatuan melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026

Selasa, 29 September 2026 - 16:48 WIB

Beda Budaya, Satu Tujuan: PLN Nusantara Power Bangun Kepercayaan Dengan Mitra Global

Senin, 28 September 2026 - 13:24 WIB

PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat melalui Simulasi Kebakaran dan Pemakaian Fire Hydrant

Senin, 28 September 2026 - 13:14 WIB

Kolaborasi Lintas Sektor, PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Gerakan Road to 100,000 Mangroves

Berita Terbaru