Pansus Tata Niaga Singkong Tetap Berlanjut, Keputusan Kementan Jadi Rujukan

- Jurnalis

Senin, 10 Maret 2025 - 14:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INFO SIGER – Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan harga singkong, Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung tetap melanjutkan tugasnya hingga tuntas. Hal ini disampaikan oleh Anggota Pansus, Ahmad Basuki.

“Pansus tetap lanjut karena sudah dibentuk dan terus bekerja sampai selesai. Insya Allah, pada 7 Maret nanti hasilnya akan diparipurnakan,” ujar Ahmad Basuki, Jumat (31/01/2025).

Menurutnya, keputusan bersama Kementan menjadi rujukan dan yurisprudensi harga minimal, terutama dalam kondisi darurat seperti saat ini. Pansus dibentuk untuk menciptakan harga yang berkeadilan bagi petani dan pengusaha tapioka.

“Petani singkong dan perusahaan tapioka adalah satu kesatuan ekosistem yang saling berdampingan dan membutuhkan. Tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan atau tersakiti,” tegas Abas, sapaan akrab Ahmad Basuki.

Abas, yang juga merupakan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, menyoroti bahwa kondisi harga yang jatuh serta potongan rafaksi yang besar selama ini telah melukai rasa keadilan petani. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil Kementan harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak.

“Apa yang diputuskan Menteri Pertanian hari ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya sebagai bentuk kehadiran negara untuk rakyatnya. Pak Menteri ini bukan hanya bapaknya petani singkong, tapi juga bapaknya pengusaha tapioka. Maka, keputusan ini harus diamankan bersama dan diawasi implementasinya di lapangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan harga ubi kayu dalam rapat koordinasi dengan industri tapioka pada 31 Januari 2025 di Jakarta. Dalam kesepakatan tersebut, harga singkong ditetapkan sebesar Rp 1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.

Selain menetapkan harga, Kementan juga mengatur tata niaga tepung tapioka dan tepung jagung sebagai komoditas larangan dan pembatasan (lartas). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan bahan baku dalam negeri terpenuhi sebelum dilakukan impor. Impor hanya diperbolehkan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi atau telah habis diserap seluruhnya oleh industri

Berita Terkait

SEMARAK HLN KE-81 DAN SEMANGAT SUMPAH PEMUDA, INOVATOR UP SEBALANG HADIRKAN GAGASAN KREATIF TINGKATKAN KEANDALAN DAN EFISIENSI PEMBANGKIT
Derma Nusantara, PLN Nusantara Power UP Sebalang Salurkan 832 Paket Sembako untuk Warga Ring-1
PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Semangat Persatuan melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026
Beda Budaya, Satu Tujuan: PLN Nusantara Power Bangun Kepercayaan Dengan Mitra Global
PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat melalui Simulasi Kebakaran dan Pemakaian Fire Hydrant
Kolaborasi Lintas Sektor, PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Gerakan Road to 100,000 Mangroves
Respons Cepat Tangani Kebakaran di Jalinsum Tarahan, Tim Fire Fighting PLN Nusantara Power UP Sebalang Berjibaku Selama 5 Jam
PLN Nusantara Power UP Sebalang Pastikan Kesiapan Kegawatdaruratan melalui Assessment KSOP Pelabuhan Kelas I Panjang

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:45 WIB

SEMARAK HLN KE-81 DAN SEMANGAT SUMPAH PEMUDA, INOVATOR UP SEBALANG HADIRKAN GAGASAN KREATIF TINGKATKAN KEANDALAN DAN EFISIENSI PEMBANGKIT

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:31 WIB

PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Semangat Persatuan melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026

Selasa, 29 September 2026 - 16:48 WIB

Beda Budaya, Satu Tujuan: PLN Nusantara Power Bangun Kepercayaan Dengan Mitra Global

Senin, 28 September 2026 - 13:24 WIB

PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat melalui Simulasi Kebakaran dan Pemakaian Fire Hydrant

Senin, 28 September 2026 - 13:14 WIB

Kolaborasi Lintas Sektor, PLN Nusantara Power UP Sebalang Perkuat Gerakan Road to 100,000 Mangroves

Berita Terbaru