INFO SIGER – Bandar Lampung — Kebijakan pengangkatan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai sebagai langkah serius pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan pertanyaan terkait rasa keadilan, khususnya bagi para guru honorer.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai percepatan pengangkatan petugas MBG menjadi PPPK terlihat kontras dengan kondisi guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian status.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut masa depan pendidikan. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan guru memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran serta kondisi psikologis peserta didik di sekolah.
“Ketimpangan kebijakan seperti ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap dunia pendidikan, jika tidak segera disikapi secara bijak,” ujarnya.
Syukron menambahkan, DPRD Provinsi Lampung akan menyalurkan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah pusat. Ia berharap kebijakan pengangkatan PPPK ke depan dapat dilakukan secara bertahap, adil, dan proporsional tanpa menimbulkan kecemburuan sosial.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang tidak membebani pemerintah daerah, namun tetap memberikan kepastian dan penghargaan yang layak bagi tenaga pendidik.
“Harapannya, ada keseimbangan dalam pengambilan kebijakan, sehingga semua pihak, terutama guru honorer, mendapatkan perhatian yang setara,” pungkasnya.
